TOMOHON – Kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Kota (Setkot) Tomohon patut dievaluasi. Bukannya, memperjuangkan penambahan kuota Minyak Tanah (MT) yang dipangkas 80 persen, sikap Kabag Perekonomian Setkot Tomohon Max Mentu SIP tampak acuh tak acuh. Mentu pun terkesan tak bertanggungjawab alias “lempar handuk” untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Mau bagaimana lagi, konversi ini merupakan program nasional dan Pemkot sudah mengajukan surat permohonan ke pemerintah pusat,” kata Mentu santai. Dipaparkannya, untuk jatah MT Tomohon saat ini telah dipangkas, dari 15 kilo liter (Kl) menjadi 3 Kl.
Sedangkan pendistribusiannya, diatur dua minggu sekali oleh dua agen. “Konversi elpiji merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah siap untuk mengamankannya,” tutupnya seraya menambahkan sosialisasi telah dilakukan sampai ke kelurahan.
Namun, menurut Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tomohon Ricky Kumentas SE, sosialisasi yang dilakukan tak maksimal. Sosialisasi katanya tak dilakukan ke seluruh 44 kelurahan. Buktinya, masyarakat saat ini terkejut dengan kebijakan konversi.
Lucunya, jelas Kumentas, Bagian Perekonomian Setkot pun tidak tahu berapa harga MT yang dijual di pasaran oleh agen. “Masakan fakta di lapangan minyak tanah dijual Rp3.500 per liter tetapi Kabag Perekonomian Setkot mengungkapkan harga minyak tanah dijual sesuai dengan HET Rp3.000 per liter.
Jangan-jangan laporan yang masuk ke wali kota sifatnya fiktif belaka,” semburnya. Kumentas meminta Bagian Perekonomian Setkot untuk secepatnya mengambil tindakan agar tak ada lagi keresahan yang timbul di masyarakat. (***)
[manadopost.co.id]
